Pasal tersebut pun berlaku bagi penghinaan lewat rekaman yang terdengar oleh umum, hingga penyebarluasan penghinaan lewat sosial media.

Selain penambahan 1 tahun untuk pelaku zina terdapat Draft lainnya yang tertulis menjadi pembicaraan dimasyarakat yaitu mengenai pemidanaan terhadap pihak yang melakukan penghinaan terhadap institusi kekuasaan dan juga Lembaga negara.

Pada Pasal  351 ayat 1 RKUHP menyebutkan bahwa pihak yang menghina kekuasaan akan dipidana maksimal 1,6 tahun. “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun (satu) tahun 6 (enam Bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II,” dikutip dari detik, pada Jum’at (6/7/2022).

Namun, pada ayat selajutnya, tertulis bahwa terdapat pengecualian mengenai penjara tersebut. Ketentuannya adalah apabila perbuatan penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden tersebut dilakukan demi tujuan kepentingan umum atau pembelaan diri. Kemudian, pada Pasal 219 RKUHP tersebut juga mengatur terkait penghinaan presiden/wakil presiden lewat berbagai medium. Sebut saja tulisan maupun gambar yang terlihat oleh umum.

Pasal tersebut pun berlaku bagi penghinaan lewat rekaman yang terdengar oleh umum, hingga penyebarluasan penghinaan lewat sosial media. Hukum akan lebih tinggi bila penghinaan dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 241 RKUHP bahwa pelaku bisa dipidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sementara itu, agar tindakan ‘penghinaan ‘ tersebut ingin diproses secara pidana, pasal-pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa presiden atau wakil presiden sendiri yang harus mengadukan tindakan tersebut. Selain presiden dan wakil presiden, pasal lain yang ramai dibahas publik adalah terkait penghinaan kekuasaan umum. Barang siapa melanggar, maka akan dikenai ancaman penjara hingga 18 bulan.

Selain itu yang dimaksud dengan ‘kekuasaan umum’ tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, hingga pemerintah daerah.